Makelar CPNS Bergentayangan, Kisaran Rp 80-120 Juta

Komisi A DPRD Kabupaten Mojokerto mencium tengara ‘permainan’ dalam penerimaan CPNS Kabupaten Mojokerto 2009 ini. Ditengarai adanya oknum-oknum birokrat yang menjadi makelar dengan menawarkan tarif masuk CPNS. Besaran harga ini berkisar antara Rp 80 juta hingga Rp 120 juta per orang.

Wakil Ketua DPRD Mojokerto RM Boedhi, Minggu (25/10) mengatakan, dirinya sudah mendengar makelar-makelar CPNS ini. “Ini fakta di lapangan. Mereka sudah bergerilya mencari orang yang ingin menjadi PNS dan mampu memberikan nutrisi,” katanya. Karena itu, lanjut RM Boedhi, agar penerimaan CPNS kali ini bisa berlangsung transparan seperti halnya tahun 2008 lalu, maka Komisi A DPRD Kabupaten Mojokerto meminta Pemkab Mojokerto melibatkan ITS (Institute Teknologi Sepuluh Nopember) Surabaya sebagai konsultan. “Rekomendasi ini sudah kami berikan ke eksekutif. Kalau memang benar-benar mau transparan, maka rekomendasi kami pasti digunakan,” ujarnya.

RM Boedhi yang juga koordinator Komisi A DPRD Kabupaten Mojokerto ini menyebut, tengara jual-beli penerimaan CPNS ini semakin menguat, ketika Pemkab Mojokerto enggan menggunakan ITS sebagai konsultan. “Mereka memilih menggunakan perguruan tinggi lain,” katanya. Pengalaman tahun lalu, ujarnya, ITS menolak untuk mengubah nilai hasil tes peserta. “Tahun lalu, pemkab menggunakan ITS, dan sempat ada yang melobi untuk mengubah hasil ujian salah satu calon agar lolos, tetapi itu ditolak,” katanya. Apalagi, lanjutnya, pada periode kali ini penerimaan CPNS tersebut merupakan kewenangan otonomi daerah. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Jadi, siapa-siapa yang bakal lolos menjadi CPNS ditentukan oleh daerah.

Sebelumnya, Sekretaris Panitia Penerimaan CPNS Kabupaten Mojokerto Arief Soemartono mengatakan, pihaknya bakal transparan dalam penerimaan CPNS. Salah satu bentuk transparansi ini dengan terus mengumumkan secara online siapa-siapa saja yang mendaftar. “Kami terbuka, semua bisa melihat, nanti akan kami pasang layar monitor di pendopo, agar semua pihak dapat melihat siapa saja yang mendaftarkan diri,” katanya.
Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Mojokerto (AMPM) Iwut Widiantoro mengemukakan, transparansi mestinya bukan hanya pada pendaftaran. Tetapi juga pada hasil tes yang dilakukan. “Mestinya diumumkan secara terbuka, nilai-nilai dari hasil tes CPNS nanti. Bukan hanya pada pendaftaran belaka,” katanya. surya.co.id